Komite IV DPD dan Kementerian PPN/Bappenas Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045

DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PPN/Bappenas
DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri PPN/kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (f/dpd)

Anggota DPD RI asal Jawa Timur Evi Zainal Abidin, menyoroti persoalan pendidikan dimana 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diterapkan sistem zonasi untuk masuk sekolah.

Kebijakan tersebut sangat baik, namun implementasi di daerah masih jauh dari harapan.

“Kita berharap 20 tahun mendatang terjadi akselerasi fasilitas lembaga pendidikan sehingga fasilitas pendidikan bisa terpenuhi, sistem zonasi ini perlu didukung dengan fasilitas di semua daerah,” ucap Evi.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Senator dari Provinsi Bengkulu Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal pertama mengapresiasi pemerintah yang sudah merencanakan program transformasi Indonesia.

Kedua, terkait dengan transformasi sosial khususnya soal layanan kesehatan primer dan stunting, hampir seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat atau lembaga-lembaga di tingkat daerah memiliki program pencegahan stunting.

“Apakah ada upaya kontrol terhadap program-program yang banyak di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di tingkat daerah tersebut,” tegasnya.

Senator Provinsi Sulawesi Utara Maya Rumantir, MA. Ph.D menambahkan terkait transformasi Indonesia yang sudah direncanakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan adalah langkah positif.

“Hal yang paling penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini adalah menyiapkan generasi emas sebagai sumber daya untuk mengisi pembangunan Indonesia ini,” ucap Anggota Komite IV DPD RI tersebut.

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H., menyampaikan bahwa stunting membutuhkan perhatian serius tidak hanya oleh pemerintah pusat akan tetapi juga semua pihak.

“Terkait penanganan stunting hal tersebut dimulai dari usia pra nikah, tidak hanya pada anak-anak,” ucap Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

(*)

Pos terkait