A yonusa.com – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyorot Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar salah satu fraksi yang memberikan sorotan. Kritikan tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna oleh juru bicara fraksi Nurkhalis.
“Capaian pendapatan daerah tahun 2024 tidak memuaskan, karena hanya terealisasi 94,53 persen atau Rp6,482 Triliun saja dari target Rp 6,858 Triliun. Secara persentase, capaian realisasi juga kalah jauh dibanding tahun 2023 yang berada pada angka 96,72 persen,” sebut Nurkhalis saat tampil menyampaikan pandangan umum fraksi, Senin (16/6/2025).
Nurkhalis juga menyampaikan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaiannya jauh dari kata ideal, karena hanya sanggup 88,03 % atau Rp 2,942 Triliun dari yang dianggarkan sebanyak Rp 3,342 Triliun.
Demikian juga, retribusi daerah yang ditargetkan Rp 414 Miliar, terealisasi 92,28 persen atau Rp 382,3 Miliar Rupiah.
Bahkan lebih parah sebut Nurkhalis, pendapatan dari pajak daerah yang menjadi komponen pendukung PAD, capaiannya hanya 86,81 persen.
“Fraksi Partai Gerindra melihat, angka-angka dalam proyeksi dan capaian pendapatan daerah selama ini masih belum sesuai, bahkan jauh dari target yang dituangkan dalam RPJMD. Sementara, dalam RPJMD, Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp 7,33i Triliun dan PAD sebesar Rp 2,875 Triliun. Namun, target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut,” ujar Nurkhalis.
Sementara itu, rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum rraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.
Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi dan Wakil Ketua, Muhammad Iqra Chissa dan Nanda Satria.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi menghadiri rapat paripurna berikut asisten dan kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi usai paripurna menyampaikan, pemerintah daerah berusaha memberikan jawaban yang sesuai dan tepat.
Terkait kritikan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi sebut Arry Yuswandi akan dijadikan sebagai pembelajaran agar persoalan persoalan yang terjadi di Tahun 2024 tidak terulang kembali baik pendapatan, pengelolaan keuangan negara dan tunda bayar. (MR)
