Senada dengan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro menambahkan bahwa RUU ini sangat urgen sebagai kerangka normatif untuk menyelesaikan masalah di wilayah kepulauan yang terpinggirkan, terpencil dan terbelakang.
“RUU ini sangat mendesak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di wilayah kepulauan. Jika RUU ini dapat disepakati bersama dengan pemerintah, persoalan-persoalan dengan negara tetangga juga tidak dapat teratasi dengan baik”, jelas Agung.
Dikesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty juga menyayangkan sikap pemerintah. “Surpres sudah ada dari sejak Maret 2020, sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembahasan RUU ini”, tetapi karena kurangnya respon dari pemerintah, RUU ini jadi mati suri”, ungkap Saadiah.
Pada akhir rapat, Anggota DPR RI perwakilan Fraksi PDIP Musthofa mengusulkan agar adanya terobosan supaya pembahasan dalam pansus dapat berjalan terus tanpa hambatan.
“Perlu skenario lain dalam agenda rapat ini agar pembahasan RUU tetap dapat dilakukan”, tutup Mustafa.
(*)
