Ayonusa.com – Menteri Bahlil dilaporkan ke KPK atas dugaan permainan Izin Tambang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada Selasa, 19 Maret 2024.
Laporan tersebut terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023, yang diduga penuh dengan praktek korupsi.
“Laporan ini menjadi penting untuk membuka pola apa-apa saja yang digunakan oleh pejabat negara, terutama Menteri Bahlil dalam kaitan dengan proses pencabutan izin yang menuai polemik,” kata Koordinator JATAM, Melky Nahar dilansir dari kanal YouTube Kompas.com, Selasa, 19 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, JATAM juga membawa beberapa berkas untuk dilampirkan menjadi bukti. Seperti, daftar sumbangan dana kampanye.
(*)
