Ayonusa.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mendorong para orangtua agar tidak menjadikan alasan ekonomi anak anak tidak sekolah.
Dorongan tersebut disampaikannya di hadapan lebih dari 150 warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), saat melaksanakan reses di Masjid Khusnul Khotimah, Jumat (21/8/202).
Muhidi dalam kesempatan itu mendorong masyarakat memastikan anak-anak minimal menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK agar memiliki bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
“Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK,” ujar Muhidi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat. Karena itu, anak-anak tidak cukup hanya dibekali pendidikan formal, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Muhidi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah untuk mendorong terjalinnya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang agar lulusan sekolah, khususnya SMK, memiliki akses lebih besar ke dunia kerja.
“Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak. Karena itu, anak-anak harus disiapkan dengan berbagai bekal, termasuk kemampuan bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK,” katanya.
Ia menilai keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi penting agar anak-anak tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan pendidikan.
Muhidi juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, sekolah, dan berbagai pihak lainnya dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya untuk tetap hadir mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Sebagai representasi masyarakat, saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan generasi muda.
Citra, salah seorang warga Kampung Baru yang selama sekitar enam tahun terlibat dalam penanganan anak putus sekolah melalui yayasan, mengatakan masih terdapat kendala yang dihadapi anak-anak untuk kembali melanjutkan pendidikan.
Salah satunya adalah persoalan biaya pengambilan ijazah serta kebutuhan pengembangan program pembinaan anak putus sekolah ke depan.
“Kami sudah sekitar enam tahun bergelut dalam membantu anak-anak putus sekolah. Namun masih ada kendala, terutama anak-anak yang belum memiliki biaya untuk mengambil ijazah,” katanya.
Selain persoalan pendidikan, aspirasi warga juga datang dari pengurus Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru. Pengurus Karang Taruna yang baru dilantik pada 17 Agustus 2026 menyampaikan kebutuhan pembinaan dan dukungan untuk menjalankan program kepemudaan di tingkat kelurahan.
Pengurus Karang Taruna berharap adanya bimbingan teknis bagi pengurus serta dukungan sarana pendukung organisasi agar dapat menjalankan amanah dan meningkatkan kegiatan bagi generasi muda di wilayah tersebut.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi bagian dari agenda reses Muhidi untuk menyerap secara langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPRD dalam memperjuangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
