Sementara itu, Anggota DPD RI asal Kalteng Habib Said Abdurrahman menyoroti banyaknya obat-obat umum di apotek dengan golongan psikotropika yang beredar umum dan mudah diakses dan didapatkan.
“Saya kira obat-obat yang sangat mudah diakses inipun harus diatur penggunaannya, karena rawan disalahgunakan” cegahnya.
Pada forum tersebut, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim mengapresiasi kinerja BNN dan Kepolisian dalam penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia menyoroti banyaknya penegak hukum hingga artis yang tersangkut masalah narkotika sehingga perlu penanganan serius.
“Narkoba sudah masuk ke semua lini, pencegahan dan penanganan harus lebih konkret agar generasi emas berhasil,” kata senator asal Sumatera Barat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite III Abdul Hakim menambahkan darurat narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, sehinggan BNN harus mengoptimalkan anggaran dan program rencana yang akan dilakukan ke depan.
“Tahun 2025 harus dipilih program dan rencana anggaran yang lebih memberikan efek dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tukas Abdul Hakim.
Menutup rapat, Ketua Komite III Hasan Basri mengapresiasi dan mendukung BNN RI dalam berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia, Hasan Basri juga berharap adanya penguatan dan penambahan anggaran bagi BNN.
“Urusan narkotika tidak hanya BNN, perlu dukungan lintas sektoral, kami dukung penuh penguatan dan penambahan anggaran bagi BNN,” pungkas senator asal Kalimantan Utara tersebut.
(mas/dpd)
