Masih sekaitan dengan Adat budaya, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyampaikan kalau Payakumbuh sudah punya regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari. Kedepan kota ini perlu wadah sebentuk OPD, minimal kantor kebudayaan yang khusus mengurus urusan adat dan budaya di Kota Payakumbuh, tak lagi bidang kebudayaan menempel ke Disparpora.
“Dalam perda itu ada persoalan lembaga dan limbago. Perda hadir saat kami menjadi Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Di samping itu, kementerian kebudayaan ada dalam kabinet Presiden Prabowo, maka tentu hierarkinya kantor kebudayaan juga harus hadir di Kota Payakumbuh,” ulasnya.
Dan terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok, YB. Dt. Parmato Alam menyebut perda itu menjadikan Kota Payakumbuh menjadi penyandang status kota sehat. Apabila mencabut 1 pasal saja seperti promosi rokok, maka status kota berubah tidak lagi menjadi kota sehat.
“Saat menyandang status kota sehat, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan kita meningkat puluhan miliar. Kalau terkait minimnya sponsorship iven di Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan kreatifitas dan kemampuan link kepala daerah dan stakeholder terkait agar bisa mendatangkan sponsor lain selain industri rokok,” katanya.
Kemudian sekaitan penyelesaian masalah aset dengan Pemkab Limapuluh Kota, YB. Dt. Parmato Alam menyampaikan Kabupaten Limpapuluh Kota adalah orang tua bagi Kota Payakumbuh, Kota Payakumbuh lahir dari rahimnya dalam keselarasan Luak Limopuluah. Dia pernah menjadi ketua pansus aset saat menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh dulu.
“Perpindahan aset bisa hibah, ganti rugi, dan tukar guling. Tapi kuncinya supaya pembicaraan bisa senada dengan daerah tetangga kita ini. Maka Golkar Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota harus menang menjadi Wali Kota dan Bupati,” sebutnya.
Terakhir, untuk kalimat pamungkas dan program 100 hari, Calon Wakil Wali Kota Ahmad Ridha menyampaikan sudah lama negara ini merdeka, pendidikan masih mahal, biaya rumah sakit masih hal yang diratapi, masyarakat masih ada hidup di rumah tidak layak huni, pengusaha kecil masih belum mendapatkan keberpihakan pemerintah daerah.
“Ini bukan soal syahwat politik pasangan nomor urut 5, namun bagaimana pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemerintah berpihak pada petani dan UMKM, dan orang-orang tua jompo terlayani dengan sebaik-baiknya,” kata Ahmad Ridha.
(YY)
