Ayonusa.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meningkatkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar di Kota Padang sebesar 20% untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama Oktober 2026.
Rata-rata penyaluran Biosolar yang sebelumnya sekitar 355 ribu liter per hari ditingkatkan menjadi 425 ribu liter per hari. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 22 SPBU di Kota Padang sebagai upaya mengakomodasi peningkatan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.
Peningkatan kebutuhan Biosolar diduga turut dipengaruhi oleh pergeseran konsumsi dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi seiring perubahan harga BBM Non-Subsidi. Selain itu, terdapat indikasi pembelian berulang oleh kendaraan yang diduga menggunakan data kendaraan tidak sesuai. Oleh karena itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa peningkatan penyaluran dilakukan seiring dengan penguatan pengawasan dan koordinasi lintas pihak untuk merespons kebutuhan masyarakat.
“Pertamina terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan di lapangan dan mengoptimalkan penyaluran Biosolar untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini kami imbangi dengan penguatan pengawasan serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Fahrougi.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kota Padang pada Rabu (14/10) untuk membahas peningkatan kebutuhan di sejumlah SPBU di Sumatera Barat serta upaya penanganan yang dapat dilakukan secara bersama, khususnya di Kota Padang. Pertamina juga telah menerbitkan surat pembinaan kepada 31 SPBU di wilayah Sumatera Barat, termasuk 8 SPBU di Kota Padang, terkait penyaluran BBM subsidi dan kompensasi jenis JBT dan JBKP.
Pertamina Patra Niaga turut memperkuat pengawasan bersama Polda Sumatera Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Hiswana Migas DPC Sumatera Barat. Pada Senin (19/10), inspeksi mendadak dilakukan di tiga SPBU yang berada di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirreskrimsus Polda Sumatera Barat Kombes Pol Siswantoro, Tim Subdit 4 Ditreskrimsus, serta Ketua Hiswana Migas DPC Sumatera Barat. Pemeriksaan meliputi kesesuaian transaksi dan data kendaraan konsumen pengguna BBM subsidi jenis JBT.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi sebuah truk menggunakan pelat nomor kendaraan yang diduga dipalsukan, sementara QR Code yang digunakan sesuai dengan nomor polisi tersebut. Temuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat sesuai kewenangannya. Pengawasan bersama ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Dirreskrimsus Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Siswantoro, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Pertamina Patra Niaga dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi kolaborasi dan sinergi bersama Pertamina Patra Niaga dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat. Kami siap mendukung upaya pengawasan ini agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Siswantoro.
Di sisi operasional, Pertamina mengaktifkan petugas pengatur antrean kendaraan untuk membantu mengurai antrean serta menambah jumlah operator guna mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen. Pertamina juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pemantauan langsung di SPBU. Dalam koordinasi pengawasan tersebut, pihak kepolisian turut mengimbau agar SPBU segera berkoordinasi dengan Polsek atau Polres setempat apabila menghadapi situasi antrean yang tidak kondusif, sehingga keamanan petugas dan kelancaran pelayanan tetap terjaga.
Selain itu, Pertamina bersama Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan melakukan uji coba pengelolaan antrean di SPBU 14.252.513 Bandar Buat dengan memanfaatkan Terminal Angkutan Koto Lalang sebagai lokasi pengaturan antrean. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan juga melakukan verifikasi kesesuaian data kendaraan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penyaluran sesuai kebutuhan, memperkuat pengawasan transaksi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan di SPBU dan memastikan BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
