Sanusi Rahaningmas, anggota Komite IV dari Papua Barat, mengutarakan aspirasi masyarakat daerahnya mengenai janji presiden yang tidak pernah ditepati. “Waktu terjadi konflik berupa pembakaran di Manokwari, Papua Barat, Beliau (Presiden) pernah menjanjikan pembangunan kantor baru sebesar Rp250 miliar,” terangnya.
Namun, menurutnya, sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi. Selain itu, pada 2022 kemarin, sudah ada peletakan batu pertama untuk pembangunan infrastruktur Papua Barat Daya.
Tetapi, lanjutnya, sampai saat ini belum ada titik terang sehingga Pemprov Papua Barat Daya masih berkantor di kantor Pemkot Sorong.
Novita Annakota, senator dari Provinsi Maluku, menyampaikan pengalamannya bahwa dalam melakukan edukasi perpajakan, ternyata mengumpulkan masyarakat itu bukan suatu hal yang mudah.
“Kita perlu mencari suatu diksi yang lebih pas agar edukasi pajak tidak menjadi momok bagi masyarakat,” saran wakil ketua Komite IV DPD RI ini.
Di samping itu, terkait hak kemaritiman wilayah timur Indonesia. “Kami ada permintaan ferry roro di Kabupaten Aru, Maluku, karena itu merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Aru,” pintanya kepada Kementerian PPN/Bappenas.
Elviana, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan apresiasi atas suksesnya program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). “Sayangnya, OJK semakin banyak memberi izin sehingga masyarakat terlilit utang luar biasa dari berbagai sumber yang bukan online” jelasnya.
Bahkan, dampaknya hingga membuat aset masyarakat tergadai dan meningkatnya tingkat perceraian. “Oleh karena itu, PNM Mekar tolong dikaji untuk memberikan subsidi bunga,” ujar senator dari Provinsi Jambi ini.
Amang Syafrudin, Senator dari Provinsi Jawa Barat, menyampaikan perhatiannya terkait otonomi seluas-luasnya. Menurutnya, dalam postur APBN, rasio TKD terhadap APBN masih jauh dengan angka 40 persen. Lantas.
“Seperti apa idealnya postur anggaran antara pusat dan daerah kedepannya?” tanya Ketua Komite IV DPD RI ini kepada Kementerian Keuangan.
Selain itu, Amang juga meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan UKT.
Pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menkeu Sri Mulayani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sepakat untuk mendorong agar RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025 memberi ruang kepada Pemerintahan terpilih untuk merealisasikan program-program yang berpihak terhadap masyarakat di daerah.
Menutup kegiatan rapat kerja hari ini, Novita Annakota selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI memberikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat dan menyampaikan bahwa hasil raker akan ditindaklanjuti dalam berbagai sinergi antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia.
(*)
