Akibatnya, pabrik tekstil banyak yang tutup dan melakukan banyak PHK di Jawa Tengah. “Dengan adanya Permendag tersebut, ditambah dengan penambahan pajak dan adanya Tapera, artinya cost bagi pengusaha bertambah,” tambahnya.
“Bagaimana langkah sebenarnya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas saat di lapangan tidak menggambarkan hal tersebut?” pungkasnya.
Faisal Amri, anggota Komite IV DPD RI dari Sumatera Utara, menjelaskan adanya gejolak tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Sumatera Utara. Beliau melihat status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbeda-beda.
“Akhirnya, saya melihat PTN ini seperti PTS. Saya pikir ini perlu dievaluasi mengenai status kampus-kampus kita ini. Kenyataannya, lebih murah kuliah di PTS,” ucap Faisal.
Maya Rumantir, senator dari Provinsi Sulawesi Utara, memberi beberapa pesan karena kebijakan fiskal dan APBN sangat penting untuk menangani persoalan bangsa. Salah satu pesannya, bagaimana agar menteri menjaga kehati-hatian sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan.
Selain itu, beliau juga berpesan agar perancangan APBN 2025 tidak menimbulkan risiko bagi kita. Sebagai tambahan, bagaimana untuk menjaga kepercayaan investor untuk terlibat pada pembangunan IKN.
Amirul Tamim, senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan perhatiannya tentang Pilkada serentak.
Beliau belum melihat adanya sinkronisasi dan harmonisasi di lapangan, termasuk dalam hal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Salah satu kendala, menurut analisisnya, berupa perbedaan level koordinasi di daerah. “Perlu perhatikan jajaran eselon di bawah,” sarannya kepada pemerintah.
Amirul juga memberi catatan terkait IUP kepada ormas. “IUP kepada profesional saja masih banyak menimbulkan bencana kepada masyarakat. Itu perlu menjadi catatan penting ke depannya,” pungkasnya.
