Ayonusa.com – Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengkritisi capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2021-2026 terutama berkaitan dengan kondisi riil yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
Sorotan utama terkait sejumlah hal diantaranya penerapan falsafah ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari karena dinamikanya semakin menurun.
“Kami sependapat dengan laporan Pansus bahwa capaian visi dan misi RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan target-target kinerja pada 7 misi secara umum telah tercapai namun terdapat juga kondisi yang belum dapat diwujudkan dan/atau tidak sejalan antara capaian kinerja dengan kondisi riil yang berkembang ditengah-tengah, diantaranya semakin menurunnya penerapan falsafah ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari,” sebut juru bicara fraksi Firdaus saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2025,Selasa (28/4).
Kemudian, masih banyak infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dalam keadaan rusak berat dan sedang. Belum bisa diwujudkannya pembangunan satu destinasi wisata unggulan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang saling terintegrasi.
“Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dapat melaksana dengan baik terutama hadirnya pelayanan yang berkualitas, serta kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat yang hingga hari ini masih terasa kurang,” tegas Firdaus.
Terkait Capaian Makro Ekonomi Daerah Tahun 2025, terdapat kondisi yang paradog. Pansus melaporkan bahwa secara umum capaian makro ekonomi daerah pada tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024 dan sebagian besar berada di atas rata-rata nasional. Namun, Pertumbuhan Ekonomi (PE) mengalami penurunan, dari 4.36 % pada tahun 2024 menjadi 3.37 % pada tahun 2025 yang berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 5.11 %.
“Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, sudah terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sejalan dengan penurunan APBD dari tahun ke tahun. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan bahwa dibalik semua ini kita berharap agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar harus sangat serius dalam perbaikan ekonomi ini dengan membuat terobosan-terobosan atau stimulus-stimulus untuk percepatan perekonomian secara makro di Sumatera Barat, dan hal ini sudah berulang kali Fraksi kami sampaikan di setiap pembahasan yang menyangkut APBD,” jelas Firdaus.
Berdasarkan kondisi tersebut, Fraksi PDIP Perjuangan – PKB menilai, Pemerintah Provinsi Sumbar telah gagal dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2025.
“Terkait hal ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan tegas mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh OPD agar kedepan bisa bekerja lebih maksimal dan serius, karena menurut Fraksi kami motor ekonomi Sumbar sangatlah banyak mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan dan industri digital harus di manfaatkan lebih matang dan di singkronkan dengan program-program Pemerintah Provinsi agar roda ekonomi di Sumatera Barat bisa lebih cepat bergerak,” ujar Firdaus. (MR)
