Pusat Penyuluhan Kehutanan BP2SDM Kementerian Kehutanan juga menegaskan pentingnya pendampingan dalam perhutanan sosial untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, memastikan terlaksananya kegiatan sesuai rencana, target dan sasaran, menjamin pelibatan para pelaku utama (stakeholders) lapangan, menciptakan harmonisasi hubungan para pelaku kegiatan di lapangan, meminimalisasi resiko konflik masyarakat, memudahkan koordinasi para pihak, dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial.
Sementara itu, Kemendes PDTT menyampaikan dukungan di sektor hulu dan hilir. Di hulu, dukungan Kementerian Desa dan PDT dalam Perhutanan Sosial dengan mengidentifikasi lokasi & potensi desa kawasan hutan pangkuan desa atau KHPD, membantu masyarakat sadar potensi lingkungan seputar wilayah hutan dengan coaching clinic. Sedangkan di hilir, dukungan diberikan melalui bantuan alat produksi, pascapanen, penguatan BUMDes, dan pengembangan ekowisata.
Dalam mendukung ketahanan pangan dan energi telah diterbitkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan dalam hal ini 20% Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dengan melibatkan BUMDesa, BUMDESMA serta lembaga ekonomi masyarakat di desa.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan target Perhutanan Sosial, mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi sebagai bagian dari agenda nasional.
(*)
