Sampai kapan pun praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung.
“Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan money politic dalam jumlah besar.
“Sehingga Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal”, sambungnya.
Pemilu tak langsung, sambungnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan orde Baru yang cenderung otoriter.
Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political Will untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia, sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila.
“Akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa ini dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia”, tutupnya.
(*)
