Ayonusa.com – Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, patut berbangga, kreativitas dan inovasi digitalisasi layanan publik sukses meraih penghargaan juara ke-3 kategori Lomba Desa Digital Tingkat Nasional 2025.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan diterima langsung oleh Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, pada acara puncak peringatan Hari Desa Nasional yang digelar di lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada Kamis (15/1/2026).
Ucapkan Selamat kepada Pemerintah Desa Krandegan
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi yang ikut hadir mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Desa Nasional (HDN) menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Desa Krandegan, atas raihan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Purworejo.
“Capaian Desa Krandegan ini membanggakan dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, khususnya di Kabupaten Purworejo, untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan berbasis digital,” ungkapnya.
Wakil Bupati Dion Agasi dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa peringatan HDN merupakan ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari tingkat desa.
“Membangun Indonesia tidak bisa lepas dari pembangunan desa. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dion.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto dalam sambutannya menekankan akan pentingnya sinergitas, kebersamaan dan kekompakan dan persatuan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama membangun Indonesia.
“Kolaborasi, kebersamaan, kekompakan, keguyuban, itulah modal untuk kita memajukan Republik Indonesia,” ucapnya.
Melalui momentum HDN yang mengangkat tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”, Yandri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung terwujudnya Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Dalam hal ini menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek pembangunan.
(*/fix)
