Ayonusa.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Selatan, Rudy Tirtayana, S.E. beserta wakil ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan beberapa anggota DPD RI lainnya menerima audiensi perwakilan tokoh masyarakat adat Merauke pada 15 Oktober 2024 di Ruang Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) Gedung Nusantara III Lt. 8, Senayan, Jakarta.
Hadir dalam audiensi ini perwakilan dari masyarakat adat Papua Selatan: Haryston Gebed Phete dari Suku Malind Makleuw, Vincent Kwipalo dari Suku Yei, Sinta Gebze dari Suku Malind Makleuw, Simon Petrus Balagaize dari Forum Masyarakat Adat Malind Kondo Digoel, Johnny Teddy Wakum dari Solidaritas Merauke, Pastor Pius Manu Pr dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, dan Frangki Samperante dari Yayasan Pusaka.
Dalam audiensi ini, mereka menyampaikan kritikan dan penolakan atas program Pemerintah Indonesia tengah menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, untuk mencetak 1 juta hektare sawah.
Frangki Samperante dari Yayasan Pusaka mengatakan, proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent. Lokasi proyek ini berada pada kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi.
Perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan, tanah mereka telah telah digusur.
Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan program food estate Merauke, Papua Selatan. Proyek food estate sudah berkali-kali gagal namun justru diteruskan di hampir semua rezim presiden. Merauke sendiri juga babak belur kena perampasan lahan dan deforestasi karena food estate.
Pastor Pius Manu, tokoh agama dan pemilik tanah adat, menyebutkan proyek itu berlangsung brutal karena berjalan tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi untuk mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat.
