Ayonusa.com – Bertempat di Gedung Paripurna Jalan Tugu No.1A Kota Malang, Senin (20/11/2023), DPRD Kota Malang gelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024.
Hadir Pj. Wali Kota Malang, Dr. Wahyu Hidayat, Sekda Erik Setyo Santoso, dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE, serta anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, dan Camat.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD I Made Riandiana Kartika memimpin sesi di mana masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangannya mengenai Ranperda APBD TA 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan signifikan dari dokumen KUA-PPAS.
Untuk diketahui, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direvisi menjadi Rp813.740.836.360 pada tahun anggaran 2024, menurun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp1.226.378.336.360. Mereka menekankan bahwa pemenuhan target PAD sebesar 60 persen dari total anggaran daerah memerlukan upaya yang kuat dan inovatif, tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
PDIP juga menekankan perlunya upaya dan inovasi luar biasa untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah dengan target PAD mencapai 60 persen dari total anggaran daerah. Mereka menyoroti fakta bahwa draf APBD TA 2024 memerlukan upaya kuat dan inovatif yang tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan pertanyaan mengenai kondisi fisik sekolah di Kota Malang, khususnya SD dan SMP. Mereka juga meminta penjelasan mengenai subsidi untuk masyarakat tidak mampu agar dapat terus bersekolah dan mengkritisi kondisi sekolah swasta yang dianggap memprihatinkan.
PKB juga menyoroti lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dianggap sebagai ujung tombak pembinaan karakter dan kecerdasan anak bangsa. Mereka mencermati keterbatasan pembiayaan PAUD meskipun banyak didirikan oleh lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan turunnya proyeksi PAD, terutama terkait belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari APBD atau sekitar 984 miliar. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, memberikan penjelasan bahwa pengurangan PAD sebesar 400 miliar memiliki dampak besar terhadap belanja untuk masyarakat. Namun, Pemkot Malang enggan menganggarkan jumlah tersebut karena tidak ada dasar hukum, sehingga perlu kajian mendalam oleh komisi B dan badan anggaran.
Usai rapat di tempat yang sama I Made Riandiana Kartika menegaskan pentingnya mengkaji secara mendalam setiap aspek yang berkaitan dengan APBD 2024 untuk memastikan keputusan yang tepat.
Tetapi Pemkot Malang juga tidak berani menganggarkan itu karena landasan hukumnya tidak ada untuk PAD Rp400 miliar, sehingga teman-teman nanti minta terutama dari komisi B dan badan anggaran nanti agar semua ini betul-betul dikaji yang mendalam,” ungkapnya. (Rmn)
