Ayonusa.com – Fenomena viral sejumlah kepala daerah yang mengaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk tindak pidana korupsi saat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menjadi sorotan diskusi dalam talkshow bertajuk “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”.
Talkshow tersebut digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di gedung F BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia secara daring melalui Zoom.
Hadir sebagai pembicara, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Ir. Wawan Wardlana, M.T, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol. (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H, serta Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono, CACP.
Menanggapi isu integritas kepala daerah tersebut, Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa alasan tidak memahami hukum atau birokrasi tidak dapat dibenarkan bagi seorang pemimpin daerah.
“Ketika seseorang diberikan mandat sebagai kepala daerah, di situ ada tanggung jawab besar. Kalau merasa tidak mampu atau tidak memahami, seharusnya belajar. Tidak bisa kemudian beralasan tidak tahu,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah dituntut memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan masyarakat. Ketidaksiapan dalam memahami aturan justru mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakseriusan dalam mengemban jabatan publik.
“Kalau dari awal merasa tidak mampu, seharusnya tidak perlu maju. Menjadi pemimpin itu harus siap, termasuk memahami aturan dan birokrasi pemerintahan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, mengungkapkan bahwa berbagai program pendidikan dan pelatihan sebenarnya telah rutin diberikan kepada para kepala daerah, termasuk materi terkait integritas, etika pemerintahan, hingga aspek hukum.
Namun demikian, ia mempertanyakan efektivitas pelatihan tersebut dalam mengubah perilaku.
“Pendidikan dan pelatihan sudah banyak dilakukan. Persoalannya adalah apakah itu benar-benar mampu mengubah perilaku atau tidak,” ujarnya.
