Ayonusa.com – Setelah dengan Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jabar melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar untuk membahas berbagai permasalahan di masyarakat Jabar pada hari yang sama, Senin 4 November 2024, di Kantor DPRD Jabar, Bandung.
DPD RI Jabar diterima oleh Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa bersama para anggota lainnya. Salah satu pembahasannya terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting.
Anggota Komite III DPD RI Jawa Barat, Agita Nurfianti menyampaikan, stunting masuk pada agenda pembahasan karena permasalahan ini belum tertangani dengan baik.
Untuk itu, menurut Agita, diperlukan asupan makanan bergizi yang cukup bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui serta anak-anak.
Salah satu kendala dalam penanganan stunting ini karena minimnya anggaran pemerintah dan tingkat ekonomi masyarakat. Bahkan disampaikan pada pertemuan tersebut, kader PKK di Jabar hanya memiliki anggaran sebesar Rp1.000 per anak, untuk penanganan stunting.
Akibatnya, data menunjukkan tingkat stunting Provinsi Jabar sebesar 20,7 persen berada sedikit di atas rata-rata nasional 20,5 persen. Targetnya, angka tersebut diharapkan dapat turun di tahun depan menjadi 14 persen.
Agita juga mengatakan, permasalahan stunting ini erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabar ke depannya. Menurutnya, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sangat penting untuk dilakukan peningkatan konsumsi protein bagi ibu hamil dan anak-anak.
“Sebagai contoh telur ayam mengandung protein yang mudah didapat dan murah harganya. Demikian juga ikan lele mengandung tinggi protein dan omega 3 yang sangat baik untuk ibu hamil serta pertumbuhan anak dan kecerdasan otak, yang mudah didapat dengan harga yang lumayan terjangkau. Selain itu, ibu hamil juga perlu diberikan vitamin dan makanan bergizi lainnya,” ungkapnya.
Masalah kesehatan lainnya yang menjadi pembahasan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Agita, pelayanan dan prosedur BPJS Kesehatan sebaiknya diubah agar tidak memberatkan masyarakat.
“Sebagai contoh permasalahan saat ini, jika ada seorang anak yang belum membayar BPJS akan tetapi bapaknya sudah membayar maka tetap tidak diterima di Rumah Sakit. Untuk itu, perlu pelayanan dan prosedur yang tidak memberatkan masyarakat,” kata Agita.
