Ayonusa.com – Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) mendorong kewenangan pengelolaan dana desa semestinya diserahkan ke daerah terkait agar program desa bisa berjalan dengan baik.
Pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan desa tersebut mencuat pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD RI bersama Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Ketua Umum Masyarakat Publik Indonesia dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa.
Dalam RDPU yang dipimpin oleh Wakil Ketua I BULD DPD RI, Marthin Billa dan dihadiri oleh Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N Liow, Wakil Ketua II BULD DPP RI, Abdul Hamid dan Wakil Ketua III DPD RI, Agita Nurfianti tersebut, sejumlah Anggota BULD DPD RI memberikan pandangan, pendapat, serta mengkaji paparan pakar dan praktisi untuk mendorong agar pengelolaan dana desa dikelola secara otonom.
“BULD DPD RI memandang, tata kelola pemerintahan desa terutama terkait pengelolaan dana desa merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Marthin Billa yang juga merupakan Senator asal Kalimantan Utara di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu 4 Desember 2024.
Senator asal Jambi, Elviana mempertanyakan mengapa dana desa masih dikelola pemerintah pusat dan tidak dikonsentrasikan ke provinsi dengan melibatkan Kabupaten.
“Sudah seharusnya dana desa dikelola oleh daerah terkait, karena Provinsi dan Kabupaten terkait lebih mengetahui kebutuhan daerahnya daripada mengikuti patokan penggunaan dana dari pemerintah pusat,” ujar Elviana.
Senada dengan Elviana, Anggota DPD RI asal Papua Selatan Sularso mengatakan jika desa hanya mengikuti kebijakan yang telah diatur dan ditentukan dari pemerintah pusat tanpa melihat kebutuhan desa, maka ia yakin akan banyak program desa yang tidak berjalan. Tujuan digelontorkannya dana desa dan kebutuhan yang tidak sesuai, mengakibatkan dana desa tidak terpakai.
“Contohnya anggaran dana desa untuk covid-19 di beberapa wilayah Papua Selatan yang tidak terdampak pandemi tersebut, jadi percuma karena anggarannya tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, kita harus mendorong kebijakan dana desa agar dapat dikelola secara otonom,” sebut Sularso.
Senator asal Lampung Ahmad Bastian mengusulkan, untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang otonom, BULD DPD RI harus mendorong agar pemerintah bersedia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (KEPPRES).
“Jika mengubah undang-undang prosesnya sangat sulit, maka kita harus bersinergi mendorong penerbitan PP dan KEPPRES,” ujar Bastian.
