Sebagai langkah awal dalam memperbaiki perencanaan Kespro di daerah, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama.
“Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan kompetensi perencana daerah agar program Kespro bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,”jelas Restuardy Daud.
Untuk itu, TOT dan Bimbingan Teknis PPT-Kespro 2025 akan dimulai dengan Batch I mencakup 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Program tersebut akan terus berlangsung secara bertahap hingga 2029 dengan setiap batch mencakup 7–8 provinsi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menambahkan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina pemerintah daerah melalui fasilitasi teknis dan peningkatan kompetensi SDM.
“Perencanaan yang baik memerlukan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa aparatur daerah mendapatkan pelatihan yang tepat agar dapat menyusun kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih efektif,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, UNFPA Representative Indonesia, Hassan Mohtashami, turut mengapresiasi kerja sama Ditjen Bina Bangda dan BPSDM Kemendagri dalam upaya ini.
“Peningkatan kapasitas SDM melalui P2-PDN dan pelatihan teknis akan membantu memperkuat perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi hingga tingkat desa,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan dan P2-PDN dapat menyasar isu strategis lainnya seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, serta kesehatan ibu dan anak.
(*)
