Jihan Fahira, Senator Provinsi Jawa Barat, memberikan pertanyaan tentang salah satu aspek perpajakan daerah.
“Pajak mengenai nomor polisi, uang pajaknya masuk ke kepolisian atau Kemenkeu ya?” tanya Jihan kepada Prof. Tjip Ismail.
Kemudian, Senator Muhammad Nuh yang berasal dari Sumatera Utara turut berupaya memperdalam pemaparan dari narasumber dengan bertanya terkait perbandingan PPN di negara-negara ASEAN.
“Apakah beban pajak kita terberat, atau sedang-sedang, atau paling ringan?” ucap Nuh.
Almira Nabila Fauzi, Anggota Komite IV DPD RI dari Provinsi Lampung, menyampaikan aspirasi konstituen di daerahnya mengenai beratnya beban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ada ga di pajaknya itu program yang bisa menguntungkan kembali untuk si UMKM?” tanya Almira kepada Prof. Tjip Ismail dalam merespon keluhan UMKM di Lampung.
Rudy Tirtayana, Senator yang mewakili Provinsi Papua Selatan, memberikan sejumlah pertanyaan kritis. “Adakah indikator atau hitung-hitungan Menkeu menaikkan PPN?” ujar Rudy tanpa meragukan kemampuan Ibu Menteri Keuangan.
Berikutnya, Rudy berupaya mengonfirmasi yang ia terima dengan bertanya, “Kenaikan PPN menjadi 12 persen itu tidak semua komoditas, apakah benar?”.
Terakhir, beliau juga menanyakan terkait kasus UMKM susu di Boyolali yang ditagih pajak. “Kalau dia menutup usahanya, apakah masih tertagih beban pajaknya buat pelaku UMKM susu tersebut?” tanyanya.
Sebagai pamungkas, Novita Annakota, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, juga memberi pertanyaan esensial.
“Sebenarnya yang perlu kita naikkan itu PPN atau PPh Badan?” kata Senator tersebut.
Pertanyaan berikutnya anggota DPD RI perwakilan provinsi Maluku itu, apakah dengan menaikkan PPN itu presiden bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen?
Rapat tersebut ditutup oleh pimpinan rapat, Novita Annakota, dengan mengapresiasi pemaparan dan pendalaman Prof. Tjip Ismail mengenai Penerimaan Negara dan Daerah, khususnya tentang kebijakan perpajakan terkini. Hasil rapat menjadi bahan untuk ditindaklanjuti pada rapat kerja dengan instansi terkait.
(*)
