Ayonusa.com – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh nomor urut 5 Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha tampil begitu percaya diri dan elegan saat debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dalam agenda pemilihan kepala daerah 2024 yang berlangsung di Hotel Mangkuto,kecamatan Payakumbuh Utara Selasa malam 12 November 2024.
Keberpihakan paslon nomor 5 kepada masyarakat kecil adalah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah strategi utama mewujudkan kemakmuran masyarakat. Serta memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dikembalikan lagi besarannya setelah diturunkan di waktu covid-19 lalu dan mengaktifkan kembali honor RT/RW dan LPM pada tahun 2025.
“Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, omong kosong kemakmuran bakal terwujud. Kami pastikan kemenangan paslon nomor 5, YB. Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha adalah kemenangan masyarakat Kota Payakumbuh,”kata nya.
Menjadi kalimat pamungkas terakhir yang digaungkan oleh pasangan calon nomor urut 5 yang membawa tagline “Payakumbuh Tumbuh Menyeluruh” itu.
Sementara itu, di awal debat, untuk urusan pembangunan dan infrastruktur, Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menyampaikan hakikatnya pembangunan infrastruktur merupakan kunci meningkatkan mobilitas semua sektor, dimana RPJP daerah harus sinkron dan ada harmonisasi dengan provinsi dan pusat.
“Kepala daerah harus tau mana yang menjadi ranah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan pemerintah pusat. Saat kami di DPRD dulu, rencana pembangunan infrastruktur daerah sudah ada disiapkan untuk Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Politikus Golkar itu mencontohkan pembangunan kawasan batang agam waktu dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD. Diawali dengan proses pembebasan lahan dari tahun 2014-2016 proses bebas lahannya. Kemudian dari pemerintah pusat turun anggaran sebesar 200 miliar.
“Kesiapan daerah dari sisi perencanaan dan kesiapan lahan. Kemudian barulah dicarikan anggaran pembangunannya apakah dari APBD kota, APBD provinsi, atau APBN,”terang nya.
Terkait UMKM, Mantan Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu menyebut sejarah mengatakan pasca reformasi terjadi krisis moneter, konglomerat runtuh, yang meyelamatkan ekonomi adalah pelaku UMKM. Dari data, hampir 27 ribu usaha UMKM di Kota Payakumbuh, 19600 lebih adalah usaha mikro, 6000an usaha kecil, dan ratusan lagi usaha menengah, sampai kini data primer dari pemerintah belum keluar.
“Data primer dan klasifikasi UMKM diperlukan agar kita bisa tahu mana yang menjadi prioritas untuk disentuh langsung oleh pemerintah daerah. Seperti peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dengan pelatihan wirausaha, bantuan modal, hingga akses modal usahanya. Kalau terkait perizinan, dalam 3 jam kalau ada yang urus izin dipastikan izin prinsipnya keluar, itu komitmen kami,” ujarnya.
