Ayonusa.com – Kurangnya tenaga kesehatan, permasalahan BPJS, sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai dan program stunting menjadi pembahasan yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Kesehatan di Gedung DPD, Jakarta, Selasa 3 Desember 2024.
Dalam rapat kerja yang dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono tersebut, Komite III juga menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terkait penghentian kegiatan KTKI, Pemutusan Hubungan Kerja KTKI, serta proses seleksi Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia secara sepihak.
“Persoalan konsil menjadi prioritas Komite III, karena ini soal kehidupan dan harapan orang, harapan kami Pak Wamen bisa turut menyelesaikan. Apabila Kementerian Kesehatan tidak bisa menyelesaikan, nantinya kami akan meminta Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan mediasi antara Kementerian Kesehatan dengan KTKI,” jelas Filep.
Filep menambahkan terkait pelayanan kesehatan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) perlu ada percepatan penanganan TBC, penanganan stunting, dan peningkatan tenaga kesehatan spesialis.
“Perlu ada penyusunan roadmap Kementerian Kesehatan secara global dengan konsep bottom up, bagaimana kita menguatkan puskesmas dulu, rumah sakit dan dokter di daerah lebih banyak,” ucap Senator dari Provinsi Papua Barat.
Masalah pelayanan Kesehatan seperti kurangnya tenaga medis, serta tipe Rumah Sakit tipe kelas A atau B yang masih kurang di daerah juga diungkapkan oleh Anggota Komite III DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Saya ingin mendorong pemerintah bagaimana caranya agar regulasi yang menetapkan bahwa rumah sakit yang ada di kabupaten/kota itu seharusnya rumah sakit tipe B, jangan tipe C, karena kewalahan,” kata Aji Mirni, senator dari Provinsi Kalimantan Timur.
Perihal stunting, Komite III menilai bahwa perlu adanya evaluasi mengenai program stunting, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak yang terkena stunting bukan karena kemiskinan melainkan orangtua yang tidak memperhatikan asupan gizi anaknya.
“Intervensi stunting dalam kebijakan di daerah lebih banyak dalam memberikan makanan tambahan, tapi yang penting bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari pranikah,” beber Denty Eka Widi Pratiwi, senator dari Jawa Tengah.
Masalah BPJS juga diungkapkan oleh beberapa Anggota Komite III DPD RI mulai dari pembayaran BPJS yang mengganggu operasional rumah sakit hingga rumitnya proses penggunaan BPJS yang dialami pasien.
“Warga mengeluhkan apakah mungkin proses klaim BPJS disimplifikasi, untuk penyakit yang sama harus datang setelah dua hari, dan mulai lagi dari faskes pertama baru bisa naik ke RS tipe D atau C, apa langkah pemerintah agar prosesnya sederhana?” tanya Ahmad Syauqi Soeratno, senator Provinsi DIY.
